LAHIRNYA COMMONWEALTH
OF AUSTRALIA
KETIKA PERSATUAN KOLONI
DI TAJAMKAN
NAMA KELOMPOK 4 :
1.
DEDI
ROHMANU (13226/2009)
2.
NORA
NOVITA SARI (13187/2009)
3.
MEGA
IMALIEF (13204/2009)
4.
TISNALDI
MULIA (13197/2009)
5.
RIDO
OKTA. M (13200/2009)
6.
DINA
PERMATA. S (89214/2007)
7.
SARI
ANDANI (13221/2009)
8.
YOSI
GUSTIA SANDI (89210/2007)
PENDIDIKAN
SEJARAH
FAKULTAS
ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS
NEGERI PADANG
DAFTAR
ISI
I.
PENDAHULUAN…………………………………………………..
II.
PEMBAHASAN…………………………………………………….
A.
FAKTOR-FAKTOR
YANG MENDORONG GERAKAN
FEDERASI………………………………………………………
B.
MEWUJUDKAN
FEDERASI AUSTRALIA…………………
III.
PENUTUP……………………………………………………………
KESIMPULAN……………………………………………………….
PENDAHULUAN
Ketika Australian
Colonies Government Act dikeluarkan oleh pemerintah Inggris, di
Australia sudah berdiri empat koloni yang terpisah-pisah, yakni New South Wales
sebagai koloni yang tertua, Tasmania yang sejak tahun 1825 dipisahkan dari New
South Wales, Australia Barat yang berdiri tahun 1829 namun karna berbagai
masalah tumbuh dan berkembang dengan sangat lambat, serta Australia Selatan
yang berdiri tahun 1836 berdasarkan teori kolonisasi yang rasional. Dengan
dinyatakannya secara eksplisit dalam undang-undang itu bahwa Victoria
dipisahkan dari New South Wales, maka jumlah koloni yang masing-masing berdiri
sendiri bertambah menjadi lima.
Setiap koloni diberi kebebasan memilih dan menyusun sistem
pemerintahan yang dikehendaki. Karena hal itu maka di pusat-pusat koloni timbul
kegiatan untuk mengatur pemerintahan sendiri. Dalam mengatur pemerintahan
masing-masing terlihat tidak ada satu koloni pun yang memikirkan hubungan
kerjasama dengan koloni lain.
Tahun 1847, Earl Grey menteri urusan jajahan pada waktu itu
telah menyadari perlunya penanganan kepentingan bersama di antara koloni yang
berbeda di Australia, misalnya bea ekspor dan impor, lalu-lintas surat pos dan
trasportasi. Idenya ini disampaikan kepada komisi parlemen Inggris, yaitu
komisi perdagangan dan perkebunan. Komisi inilah yang tahun 1849 mengusulkan
adanya gubernur jendral yang mempunyai kekuasaan yang menghimpun suatu badan
yang diberi nama General Assembly Of
Australia. Badan ini merupakan wakil dari tiap koloni yang keanggotannya
dipilih oleh parlemen dari masing-masing koloni. Badan inilah yang nantinya
akan membentuk mahkamah agung yang akan menerima pangaduan banding dari
pengadilan-pangdilan koloni, serta membuat aturan atau undang-undang yang
berlaku yang berlaku untuk seluruh koloni.
A. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG
GERAKAN FEDERASI
Ada
delapan sebab yang mendorong koloni-koloni Australia untuk bersatu kembali,
yaitu:
1.
Munculnya kekuasaan Eropa lain di daerah Pasifik, seperti Jerman dan Perancis
yang dianggap sebagai ancaman bagi semua koloni, sehingga mereka perlu bersatu
menghadapinya.
2.
Keinginan mereka bersama untuk menjaga agar benua itu hanya diisi oleh
orang-orang kulit putih, mendorong hasrat untuk menciptakan ketentuan yang
seragam tentang imigrasi orang-orang kulit berwarna, terutama Cina ke negeri
itu.
3.
Hasrat meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui kerja sama di bidang
perdagangan, yang menghendaki pengaturan bersama hal-hal yang berhubungan
dengan bea dan cukai perdagangan antar koloni.
4.
Keinginan trade union akan adanya ketentuan yang seragam tentang
ketenagakerjaan di seluruh koloni.
5.
Perkembangan ala-alat komunikasi dan hal-hal yang berhubungan dengan suratpos
dan telegaf.
6.
Aspek militer dalam pertahanan dan keamanan yang menuntut adanya satu komando,
satu front, bila koloni-koloni itu benar-benar diserang musuh.
7.
Kebanggaan untuk disebut orang Australia daripada sebagai orang Victoria, orang
Tasmania, atau sebutan daerah lainnya.
Untuk pertumbuhan dan perkembangan ide persatuan diperlukan
waktu. Ide ini tidak tumbuh oleh suatu undang-undang. Pengalaman mereka dalam
perjalanan itulah yang mengajarkan mereka untuk menyadari betapa besar kerugian
yang harus mereka tanggung dalam perpecahan itu. Mereka mulai menyadari bahwa
persatuan jauh lebih memperkuat mereka menghadapi segala sesuatu daripada
menghadapi sendiri. Munculnya kekuatan Eropa di wilayah Pasifik, yaitu Jerman
di Irian Timur laut, kepulauan Marshal, Solomon, dan Mariana, serta Perancis di
New Hebrides, dirasakan sebagai ancaman bersama. Secara fisik memang harus
diakuai bahwa ancaman langsung terhadap koloni-koloni di Australia pada waktu
itu tidak ada.
Tahun 1880-an, industri di Sydney dan Melbourne mulai
mencari pasar diluar batas-batas wilayahnya. Industri penghasil makanan di
Sydney memerlukan perluasan pemasaran di Melbourne, akan tetapi jalan untuk itu
terhalang oleh ketentuan tentang tariff di Victoria. Sebaliknya industri di
Melbourne khususnya yang memproduksi makanan dan tekstil, memerlukan pasar di
Sydney dan Adelaide, akan tetapi terpaksa dijual dengan harga tinggi di Sydney
karena mahalnya ongkos jasa transportasi; demikian juga di Adelaide yang
dikenai bea mahal oleh pemerintah Australia Selatan.
Dorongan untuk bersatu itu datang juga dari organisasi para
pekerja Australia yang disebut Trade
Union. Berbagai Trade Union
di koloni yang berbeda itu menghendaki adanya keseragaman aksi terhadap tenaga
kerja Cina, jumlah jam kerja per hari, serta perlindungan atas hak-hak mereka.
Untuk mewujudkan keinginannya itu, mereka mengadakan Intercolonial Congress yang diadakan khusus untuk Trade Union.
B. Mewujudkan Federasi Australia
Pada akhir abad ke 19 banyak politisi dari koloni yang
memprakarsai pembentukan suatu bangsa. Selain terdorong oleh berbagai faktor
yang ada, pikiran untuk mempersatukan kembali Australia yang terpecah itu
terpengaruh dari berkembangnya pemikiran persatuan di Eropa yakni gagasan dan
pelaksanaan persatuan Itali dan Jerman.
Henry Parkes, negarawan terkenal dari New South Wales
menyarankan pembentukan Federal
Council untuk menangani semua masalah yang dihadapi oleh koloni dalam
kehidupannya sehari-hari dan untuk memikirkan persatuan semua koloni itu. Ide
Parkes ini rupanya menimbulkan pangaruh yang sangat kuat. Pada tahun 1885
pemerintah Inggris mengeluarkan satu undang-undang yang mengijinkan keenam
koloni di Australia bersama New Zealand dan Fiji membentuk Federal Council of Australia.
Henry Parkes sendiri sebenarnya tidak mendukung Federal
Council tersebut, bahkan mempengaruhi New South Wales agar tidak ikut
melibatkan diri di dalamnya. Parkes berpendapat bahwa dewan ini tidak memiliki
kekuatan yang nyata, dan hanya akan menghalangi pembentukan Parlemen Federal
yang sesungguhnya. Henry Parkes kembali pada rencananya semula. Ia mengemukakan
kembali segala hal yang berkaitan dengan Federasi Australia itu dalam pidato
yang menggemparkan di Tenterfield, sebuah kota diperbatasan New South Wales
dengan Queensland. Kemudian tahun 1890 diadakan pertemuan kepala pemerintahan
dari seluruh koloni di Melbourne. Dalam pertemuan itu mereka memutuskan akan
mengadakan konvensi federal Australia yang diadakan pertama kalinya di Sydney
tahun 1891. Konvensi federal yang pertama ini ditugaskan menyusun sistem
pemerintahan atau konstitusi Australia, lalu menyampaikannya pada setiap koloni
untuk pengesahan.
Konvensi berhasil menyelesaikan satu tugasnya. Akan tetapi
ketika rancangan konstitusi itu disampaikan kepada parlemen di masing-masing
koloni, mulai timbul pertentangan-pertentangan yang cukup tajam. Victoria
menolak kehadiran New Zealand dalam federasi. Di New South Wales masalah
federasi itu menimbulkan kesimpangsiuran karena sikap partai atau kelompok
politik dalam parlemen.
Dalam garis besarnya, ide Quick yang dijadikan pedoman itu
adalah sbb:
a.
Dorongan kearah federasi itu hendaknya berasal langsung dari rakyat;
b.
Konstitusi baru hendaknya disusun oleh suatu konvensi yang anggota-anggotanya
dipilih langsung oleh rakyat;
c.
Konsep konstitusi itu selanjutnya diserahkan kepada rakyat untuk diterima atau
ditolak;
d.
Jika konstitusi itu telah diterima di dua atau lebih koloni, maka hendaknyalah
konstitusi itu disahkan oleh parlemen Inggris sebagai hukum yang berlaku untuk
seluruh koloni.
Lama kelamaan para politisi mulai tertarik lagi, dan
menampilkan kembali gerakan federasi itu ke permukaan. Parkes yang pada tahun
1895 sudah berusia 80 tahun lalu digantikan oleh Edmund Barton sebagai pemimpin
gerakan federasi tersebut. Ia didampingi juga oleh Alfred Deakin, pemimpin dari
Victoria. Sementara itu rakyat terus berjuang dan akhirnya pemerintah setiap
koloni menyetujui diselenggarakannya konvensi kedua.
Setelah konvensi kedua, langkah selanjutnya adalah
mengadakan referendum di seluruh koloni untuk meminta pendapat rakyat terhadap
konstitusi yang telah diputuskan dalam konvensi kedua tersebut. Kecuali di New
South Wales, untuk persetujuan hanya dibutuhkan suara mayoritas sederhana.
Untuk New South Wales kondisi yang ditetapkan adalah persetujuan didukung oleh
paling sedikit 80.000 suara. Pada tahun 1898 diselenggarakan referendum di
Victoria, Australia Selatan, Tasmania, dan New South Wales. Queensland dan
Australia Barat menangguhkan pelaksanaan referendum.
Hasil referendum di empat koloni tersebut dapat dilihat
dalam tabel berikut:
HASIL REFERENDUM 1898
|
||
Koloni
|
Suara Yang Setuju
|
Suara Yang Menolak
|
Victoria
Australia Selatan
Tasmania
New South Wales
|
100.520
35.800
11.797
71.595
|
22.099
17.320
2.716
66.228
|
Jumlah
|
219.712
|
108.363
|
Pada tahun 1899, diadakan referendum yang kedua. Kali ini
lima koloni menyelenggarakan referendum dan hasilnya dapat dilihat pada tabel
berikut:
HASIL REFERENDUM 1898
|
||
Koloni
|
Suara Yang Setuju
|
Suara Yang Menolak
|
Victoria
Australia Selatan
Tasmania
New South Wales
Queensland
|
13.437
65.990
152.653
107.420
38.488
|
791
17.053
9.805
82.741
30.996
|
Jumlah
|
377.988
|
141.386
|
Perlu dicatat bahwa dalam referendum kedua ini, rakyat yang
ikut member suaranya kurang dari 60% dari rakyat yang sesungguhnya memenuhi
syarat.
Tanpa menunggu Australia Barat, kelima koloni mengirimkan rancangan
konstitusi federal itu ke Inggris untuk disahkan oleh Parlemen Inggris.
Akhirnya, pemerintah Inggris dalam tahun 1900 mengeluarkan undang-undang yang
mengijinkan pembentukan federasi tanpa Australia Barat. Undang-undang itu
disebut Australian Commonwealth Act.
Sementara itu Australia Barat menyelenggarakan referendum dan hasilnya adalah
44.800 setuju dan 19.601 menolak. Dengan demikian, ketika Commonwealth of
Australia menjadi kenyataan, federasi itu meliputi enam koloni yang nantinya
menjadi negara bagian.
Akhirnya gerakan persatuan di Australia berhasil, setelah 50
tahun lamanya terpecah-pecah. The
commonwealth of Australia menjadi kenyataan pada tanggal 1 Januari 1901,
kurang lebih tiga minggu sebelum Ratu Victoria meninggal. Pada tanggal 9 Mei 1901,
raja Edward VII, diwakili oleh anaknya, Duke of York, membuka secara resmi
siding pertama parlemen Federal di Melbourne. Perdana menteri pertama untuk
federai yang baru lahir adalah Edmund Barton. Melbourne sementara menjadi
tempat kedudukan pemerintahan federal hingga kemudian dipindahkan Ke Canberra
tahun 1927.
BAB III
KESIMPULAN
Sebelum koloni-koloni di Australia terdorong kearah
pembentukan pemerintahan sendiri secara terpisah, pada tahun 1849, Earl Grey,
Menteri Urusan Jajahan Inggris pada waktu itu, telah mengangkat ide tentang
perlu adanya Gubernur Jendral dan lembaga yang disebut General Assembly of
Australia. Ide ini direkomendasikan oleh satu komisi Parlemen Inggris.
Rancangan undang-undang yang memuat ide tersebut disampaikan kepada Parlemen
Inggris dalam tahun 1850. Namun ternyata saat itu belum merupakan waktu yang
tepat untuk melakukan gerakan federasi. Rancangan undang-undang tersebut pun
ditolak oleh Parlemen Inggris.
Menjelang akhir abad 19 seluruh unsur yang menghendaki
persatuan berhasil mengkonstruksikan landasan bangunan persatuan Australia.
Lahirnya commonwealth
of Australia sebagai wadah yang mempersatukan seluruh koloni Inggris di
Australia itu, merupakan buah usaha para politisi, pengusaha, pekerja, rakyat
yang ingin bersatu. Sehingga tidak ada golongan yang dapat mengaku paling
berjasa untuk itu. Dorongan untuk mewujudkannya antara lain dimotori oleh
berbagai liga federasi yang tumbuh dan berkembang di berbagai koloni, landasan
konstitusional dan wujudnya dihasilkan lewat konvensi federal, dan
pengesahannya dikukuhkan lewat referendum. Maka commonwealth of Australia pun lahir tepat pada tanggal 1 Januari
1901.
DAFTAR PUSTAKA
J. Siboro. 1989. Sejarah Australia. Depdiknas: IKIP
Bandung.
No comments:
Post a Comment